SARANA DAN PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS
22 Mar

Sekapur Sirih


Assalamu’alaikum wr. Wb.

Salam damai sejahtera kepada kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas tersajinya laman Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, sebagai implementasi Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, serta Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 362/DJU/HM02.3/4/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Standarisasi Website Pengadilan. Pengadilan Negeri Bantul berupaya memenuhi Standarisasi Laman Pengadilan sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. 

Pengunjung laman yang budiman, demi memenuhi kebutuhan anda untuk memantau apa, bagaimana, dan sejauhmana kinerja  segenap jajaran aparat peradilan pada Pengadilan Negeri Bantul  dalam memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, kami berusaha dapat menampilkannya secara akurat, cepat dan transparan.

Laman pn-bantul.go.id ini merupakan upaya mentradisikan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul. Dengan transparansi kami berusaha memberikan keyakinan kepada anda bahwa kami kompeten dan kredibel dalam menangani perkara,  sejauhmana ketepatan dan kecepatan kami dalam penanganan perkara dan anda dapat mengikuti perkembangan perkara yang sedang kami tangani, serta sejauhmana kami mengelola secara cermat dan efisien uang negara dan uang perkara  yang menjadi tanggung jawab kami.

Dengan upaya transparansi ini kami berharap PN Bantul dapat memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat pencari keadilan sehingga proses untuk menegakkan hukum dan menjunjung keadilan menjadi semakin mudah diwujudkan.  

Melalui laman ini kami bertekad untuk senantiasa melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung RI khususnya visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, profesional, serta mendapatkan kepercayaan publik.

Semoga informasi yang tersaji dalam laman ini bermanfaat, mohon maaf atas kekurangsempurnaan dalam penyajian, saran dan kritik anda sangat kami harapkan dan merupakan pendorong bagi bagi kami untuk senantiasa berbenah. Terima kasih dan kebahagiaan bagi kami apabila Laman ini membawa manfaat bagi anda.

Wassalamualaikum wr.wb.

Bantul, 06 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Bantul

 

SOENOTO, S.H., M.H.

21 Agu

8 Nilai Utama Mahkamah Agung


 

 
1.
KEMANDIRIAN

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).

Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar Hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2.INTEGRITAS

Integritas dan kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Perilaku Hakim harus dapat menjadi teladan bagi Masyarakatnya. Perilaku Hakim yang Jujur dan Adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan Masyarakat akan Kredibilitas Putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan Kejujuran harus menjiwai pelaksanaan Tugas Aparatur Peradilan.

3.KEJUJURAN

Kejujuran Atau jujur artinya apa-apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Sikap jujur itu perlu di pelajari oleh setiap orang, karena kejujuran mewujudkan keadilan, sedang keadilan menuntut kemuliaan abadi, jujur memberikan keberanian dan ketentraman hati

 

4.AKUNTABILITAS

Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh Tanggung Jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah Hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur Peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab dan Profesional.

5.RESPONSIBLITAS

Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan Pencari Keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

6.KETERBUKAAN

Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya Badan Peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan Hukum, perlindungan Hukum, serta kepastian Hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu Perkara dan kejelasan mengenai Hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

7.KETIDAKBERPIHAKAN

Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses Peradilan yang Jujur dan Adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan Pendapat/ Kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, Aparatur Peradilam harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara.

8.Perlakuan yang sama di hadapan Hukum

Perlakuan yang sama di hadapan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap Warga Negara, khususnya Pencari Keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapat Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum.

23 Jun

Prosedur dan Biaya Delegasi


PROSEDUR DELEGASI MASUK

Klik Disini

BESARAN BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN (DELEGASI) KEPADA PARA PIHAK YANG DILAKUKAN OLEH JURUSITA DIDASARKAN PADA DOMISILI / TEMPAT TINGGAL PARA PIHAK :

No

Kecamatan

Kelurahan

Radius

Biaya

1

Bambanglipuro

Desa Mulyodadi

2

Rp. 100,000

2

Bambanglipuro

Desa Sidomulyo

2

Rp. 100,000

3

Bambanglipuro

Desa Sumbermulyo

2

Rp. 100,000

4

Banguntapan

Banguntapan

3

Rp. 150,000

5

Banguntapan

Baturetno

3

Rp. 150,000

6

Banguntapan

Jagalan

2

Rp. 100,000

7

Banguntapan

Jambidan

2

Rp. 100,000

8

Banguntapan

Potorono

3

Rp. 150,000

9

Banguntapan

Singosaren

2

Rp. 100,000

10

Banguntapan

Tamanan

2

Rp. 100,000

11

Banguntapan

Wirokerten

2

Rp. 100,000

12

Bantul

Bantul

1

Rp. 80,000

13

Bantul

Palbapang

1

Rp. 80,000

14

Bantul

Ringinharjo

1

Rp. 80,000

15

Bantul

Sabdodadi

1

Rp. 80,000

16

Bantul

Trirenggo

1

Rp. 80,000

17

Dlingo

Dlingo

3

Rp. 150,000

18

Dlingo

Jatimulyo

3

Rp. 150,000

19

Dlingo

Mangunan

3

Rp. 150,000

20

Dlingo

Muntuk

3

Rp. 150,000

21

Dlingo

Temuwuh

3

Rp. 150,000

22

Dlingo

Terong

3

Rp. 150,000

23

Imogiri

Girirejo

2

Rp. 100,000

24

Imogiri

Imogiri

2

Rp. 100,000

25

Imogiri

Karangtalun

2

Rp. 100,000

26

Imogiri

Karangtengah

2

Rp. 100,000

27

Imogiri

Kebonagung

2

Rp. 100,000

28

Imogiri

Selopamioro

3

Rp. 150,000

29

Imogiri

Sriharjo

2

Rp. 100,000

30

Imogiri

Wukirsari

2

Rp. 100,000

31

Jetis

Desa Canden

2

Rp. 100,000

32

Jetis

Desa Patalan

2

Rp. 100,000

33

Jetis

Desa Sumberagung

2

Rp. 100,000

34

Jetis

Desa Trimuyo

2

Rp. 100,000

35

Kasihan

Bangunjiwo

2

Rp. 100,000

36

Kasihan

Ngestiharjo

2

Rp. 100,000

37

Kasihan

Tamantirto

2

Rp. 100,000

38

Kasihan

Tirtonirmolo

2

Rp. 100,000

39

Kretek

Donotirto

2

Rp. 100,000

40

Kretek

Parangtritis

3

Rp. 150,000

41

Kretek

Tirtohargo

3

Rp. 150,000

42

Kretek

Tirtomulyo

2

Rp. 100,000

43

Kretek

Tirtosari

2

Rp. 100,000

44

Pajangan

Guwosari

2

Rp. 100,000

45

Pajangan

Sendangsari

2

Rp. 100,000

46

Pajangan

Triwidadi

3

Rp. 150,000

47

Pandak

Desa Caturharjo

2

Rp. 100,000

48

Pandak

Desa Gilangharjo

2

Rp. 100,000

49

Pandak

Desa Triharjo

2

Rp. 100,000

50

Pandak

Desa Wijirejo

2

Rp. 100,000

51

Piyungan

Sitimulyo

3

Rp. 150,000

52

Piyungan

Srimartani

3

Rp. 150,000

53

Piyungan

Srimulyo

3

Rp. 150,000

54

Pleret

Bawuran

3

Rp. 150,000

55

Pleret

Pleret

2

Rp. 100,000

56

Pleret

Segoroyoso

3

Rp. 150,000

57

Pleret

Wonokromo

2

Rp. 100,000

58

Pleret

Wonolelo

3

Rp. 150,000

59

Pundong

Panjangrejo

2

Rp. 100,000

60

Pundong

Seloharjo

3

Rp. 150,000

61

Pundong

Srihardono

2

Rp. 100,000

62

Sanden

Gadingharjo

3

Rp. 150,000

63

Sanden

Gadingsari

3

Rp. 150,000

64

Sanden

Murtigading

2

Rp. 100,000

65

Sanden

Srigading

3

Rp. 150,000

66

Sedayu

Argodadi

3

Rp. 150,000

67

Sedayu

Argomulyo

3

Rp. 150,000

68

Sedayu

Argorejo

3

Rp. 150,000

69

Sedayu

Argosari

3

Rp. 150,000

70

Srandakan

Poncosari

3

Rp. 150,000

71

Srandakan

Trimurti

2

Rp. 100,000

72

Sewon

Bangunharjo

2

Rp. 100,000

73

Sewon

Panggungharjo

2

Rp. 100,000

74

Sewon

Pendowoharjo

2

Rp. 100,000

75

Sewon

Timbulharjo

2

Rp. 100,000

 

23 Jun

Dasar Hukum/Regulasi Pengaduan


 

 

 

Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.
Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh pada JDIH MA RI.

Pengaduan dapat disampaikan melalui:
a.  aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;
b.  layanan pesan singkat/SMS;
c.  surat elektronik (e-mail);
d.  faksimile;
e.  telepon;
f.  meja Pengaduan;
g.  surat; dan/atau
h.  kotak Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan;
a.  Pelapor  datang  menghadap  sendiri  ke  meja Pengaduan, dengan menunjukkan indentitas diri.
b.  petugas  meja  Pengaduan  memasukkan  laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI
c.  petugas  meja  Pengaduan  memberikan  nomor register  Pengaduan  kepada  Pelapor  guna  memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:
a.  identitas Pelapor;
b.  identitas Terlapor jelas;
c.  perbuatan  yang  diduga  dilanggar  harus  dilengkapi dengan  waktu  dan  tempat  kejadian,  alasan penyampaian  Pengaduan,  bagaimana  pelanggaran itu  terjadi    misalnya,  apabila  perbuatan  yang diadukan  berkaitan  dengan  pemeriksaan  suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor
perkara;
d.  menyertakan  bukti  atau  keterangan  yang  dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti  atau keterangan  ini  termasuk  nama,  alamat dan  nomor  kontak  pihak  lain  yang  dapat  dimintai keterangan  lebih  lanjut  untuk  memperkuat Pengaduan Pelapor; dan
e.  petugas  Meja  Pengaduan  memasukkan  laporan Pengaduan  tertulis  ke  dalam  aplikasi  SIWAS  MA-RI dengan  melampirkan  dokumen    Pengaduan. Dokumen  asli  Pengaduan  diarsipkan  pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

Dalam  hal  Pengaduan  dilakukan  secara  elektronik,
memuat:
a.  identitas Pelapor;
b.  identitas Terlapor jelas;
c.  dugaan  perbuatan  yang  dilanggar    jelas,  misalnya perbuatan  yang  diadukan  berkaitan  dengan pemeriksaan  suatu  perkara  maka  Pengaduan  harus dilengkapi dengan nomor perkara;
d.  menyertakan  bukti  atau  keterangan  yang  dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama  jelas, alamat dan  nomor  kontak  pihak  lain  yang  dapat  dimintai keterangan  lebih  lanjut  untuk  memperkuat Pengaduan Pelapor.
e.  meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis  dan  memadai,  Pengaduan  dapat ditindaklanjuti.

Tata Cara Pengiriman

Pengaduan  disampaikan  kepada  Mahkamah  Agung,  satuan kerja  eselon  I  pada  Mahkamah  Agung,  Pengadilan  Tingkat Banding  atau  Pengadilan  Tingkat  Pertama  secara  lisan  dan tertulis  melalui  Meja  Pengaduan  pada  Mahkamah  Agung, satuan  kerja  eselon  I  pada  Mahkamah  Agung,  Pengadilan Tingkat  Banding  atau  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan/atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.

Jika Anda ingin memasukkan pengaduan melalui Pengadilan Negeri Bantul, silahkan masukkan/kirimkan pengaduan anda ke:
Kantor Pengadilan Negeri Bantul, Jl. Prof. Dr. Soepomo, No.04, Bantul, 55712, Telepon. (0274) 367348 Fax (0274) 367348 
atau dengan mempergunakan  Sistem Online Pengaduan Mahkamah Agung RI

Hak-hak Pelapor

    mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
    mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
    mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;
    mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
    mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan
    mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak-hak Terlapor

    membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
    mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
    mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
    meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
    mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

Selengkapnya:

    Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.

Khusus untuk aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) berisi uraian singkat mengenai hal yang dilaporkan/diadukan dengan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi dan disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan nomor telepon 085282490900 dengan format: nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan.

 

 

 

23 Jun

Delegasi


PROSEDUR DELEGASI MASUK

Klik Disini

BESARAN BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN (DELEGASI) KEPADA PARA PIHAK YANG DILAKUKAN OLEH JURUSITA DIDASARKAN PADA DOMISILI / TEMPAT TINGGAL PARA PIHAK :

No

Kecamatan

Kelurahan

Radius

Biaya

1

Bambanglipuro

Desa Mulyodadi

2

Rp. 100,000

2

Bambanglipuro

Desa Sidomulyo

2

Rp. 100,000

3

Bambanglipuro

Desa Sumbermulyo

2

Rp. 100,000

4

Banguntapan

Banguntapan

3

Rp. 150,000

5

Banguntapan

Baturetno

3

Rp. 150,000

6

Banguntapan

Jagalan

2

Rp. 100,000

7

Banguntapan

Jambidan

2

Rp. 100,000

8

Banguntapan

Potorono

3

Rp. 150,000

9

Banguntapan

Singosaren

2

Rp. 100,000

10

Banguntapan

Tamanan

2

Rp. 100,000

11

Banguntapan

Wirokerten

2

Rp. 100,000

12

Bantul

Bantul

1

Rp. 80,000

13

Bantul

Palbapang

1

Rp. 80,000

14

Bantul

Ringinharjo

1

Rp. 80,000

15

Bantul

Sabdodadi

1

Rp. 80,000

16

Bantul

Trirenggo

1

Rp. 80,000

17

Dlingo

Dlingo

3

Rp. 150,000

18

Dlingo

Jatimulyo

3

Rp. 150,000

19

Dlingo

Mangunan

3

Rp. 150,000

20

Dlingo

Muntuk

3

Rp. 150,000

21

Dlingo

Temuwuh

3

Rp. 150,000

22

Dlingo

Terong

3

Rp. 150,000

23

Imogiri

Girirejo

2

Rp. 100,000

24

Imogiri

Imogiri

2

Rp. 100,000

25

Imogiri

Karangtalun

2

Rp. 100,000

26

Imogiri

Karangtengah

2

Rp. 100,000

27

Imogiri

Kebonagung

2

Rp. 100,000

28

Imogiri

Selopamioro

3

Rp. 150,000

29

Imogiri

Sriharjo

2

Rp. 100,000

30

Imogiri

Wukirsari

2

Rp. 100,000

31

Jetis

Desa Canden

2

Rp. 100,000

32

Jetis

Desa Patalan

2

Rp. 100,000

33

Jetis

Desa Sumberagung

2

Rp. 100,000

34

Jetis

Desa Trimuyo

2

Rp. 100,000

35

Kasihan

Bangunjiwo

2

Rp. 100,000

36

Kasihan

Ngestiharjo

2

Rp. 100,000

37

Kasihan

Tamantirto

2

Rp. 100,000

38

Kasihan

Tirtonirmolo

2

Rp. 100,000

39

Kretek

Donotirto

2

Rp. 100,000

40

Kretek

Parangtritis

3

Rp. 150,000

41

Kretek

Tirtohargo

3

Rp. 150,000

42

Kretek

Tirtomulyo

2

Rp. 100,000

43

Kretek

Tirtosari

2

Rp. 100,000

44

Pajangan

Guwosari

2

Rp. 100,000

45

Pajangan

Sendangsari

2

Rp. 100,000

46

Pajangan

Triwidadi

3

Rp. 150,000

47

Pandak

Desa Caturharjo

2

Rp. 100,000

48

Pandak

Desa Gilangharjo

2

Rp. 100,000

49

Pandak

Desa Triharjo

2

Rp. 100,000

50

Pandak

Desa Wijirejo

2

Rp. 100,000

51

Piyungan

Sitimulyo

3

Rp. 150,000

52

Piyungan

Srimartani

3

Rp. 150,000

53

Piyungan

Srimulyo

3

Rp. 150,000

54

Pleret

Bawuran

3

Rp. 150,000

55

Pleret

Pleret

2

Rp. 100,000

56

Pleret

Segoroyoso

3

Rp. 150,000

57

Pleret

Wonokromo

2

Rp. 100,000

58

Pleret

Wonolelo

3

Rp. 150,000

59

Pundong

Panjangrejo

2

Rp. 100,000

60

Pundong

Seloharjo

3

Rp. 150,000

61

Pundong

Srihardono

2

Rp. 100,000

62

Sanden

Gadingharjo

3

Rp. 150,000

63

Sanden

Gadingsari

3

Rp. 150,000

64

Sanden

Murtigading

2

Rp. 100,000

65

Sanden

Srigading

3

Rp. 150,000

66

Sedayu

Argodadi

3

Rp. 150,000

67

Sedayu

Argomulyo

3

Rp. 150,000

68

Sedayu

Argorejo

3

Rp. 150,000

69

Sedayu

Argosari

3

Rp. 150,000

70

Srandakan

Poncosari

3

Rp. 150,000

71

Srandakan

Trimurti

2

Rp. 100,000

72

Sewon

Bangunharjo

2

Rp. 100,000

73

Sewon

Panggungharjo

2

Rp. 100,000

74

Sewon

Pendowoharjo

2

Rp. 100,000

75

Sewon

Timbulharjo

2

Rp. 100,000