Kode	Area	Penilaian	Kriteria	Skor	Nilai	Keterangan	Evidence	Actions
69	PANMUD PIDANA	Pencatatan surat masuk/keluar	DOCUMENT SYSTEM	A	1	-	Link File	View
70	PANMUD PIDANA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DOCUMENT SYSTEM	A	3	-	Link File	View
71	PANMUD PIDANA	Implementasi SOP	PROCESS MANAGEMENT	A	3	-	Link File	View
72	PANMUD PIDANA	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud pidana sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP	PROCESS MANAGEMENT	A	3	-	Link File	View
73	PANMUD PIDANA	Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014	DOCUMENT SYSTEM	A	4	-	Link File	View
74	PANMUD PIDANA	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )	PROCESS MANAGEMENT	A	2	-	Link File	View
75	PANMUD PIDANA	Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018	DOCUMENT SYSTEM	A	3	-	Link File	View
76	PANMUD PIDANA	Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014	PROCESS MANAGEMENT	A	3	-	Link File	View
77	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas Banding	PROCESS MANAGEMENT	A	3	-	Link File	View
78	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)	PROCESS MANAGEMENT	B	2.25	-	Link File	View
79	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas PK (Manual)	PROCESS MANAGEMENT	A	3	-	Link File	View
80	PANMUD PIDANA	Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)	PROCESS MANAGEMENT	A	3	-	Link File	View
81	PANMUD PIDANA	Kepatuhan PN dalam pelaksanaan : 1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan 2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan 3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan 4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan	PROCESS MANAGEMENT	A	3	-	Link File	View
								Clear filtering